Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi
C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 - 1966 )
Gambar di atas menunjukkan suasana pembacaan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Apa yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Apa hubungan Dekrit Presiden tersebut dengan konsep Demokrasi Terpimpin? Bagaimana tanggapan rakyat terhadap Dekrit presiden itu? Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan uraian materi berikut ini!
Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.
1. Perkembangan Politik
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia.
Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adaya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Anggota Dewan Konstituante dari PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai lain yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan Masyumi, NU, PSII dan partai lain yang sehaluan mengajukan dasar negara Islam.
Dalam upaya menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan itu ditolak oleh pendukung Pancasila dan membuat kondisi negara semakin tidak stabil.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945.
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1) Menetapkan pembubaran Konstituante.
2) Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).
3) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
b. Penyimpangan terhadap UUD.
1) Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.
2) Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.
3) Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup.
c. Kekuatan Politik Nasional. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat.
d. Politik Luar Negeri.
1) Oldefo dan Nefo. Oldefo (The Old Established Forces) adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Khususnya negara-negara kapiltalis. Nefo (The New Emerging Forces) adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Nefo.
2) Politik Mercusuar. Politik Mercusuar adalah politik yang dijalankan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi kekuatan baru yang tumbuh di dunia ini. Politik mersucuar ini pernah dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1957 sebagai politik luar negeri. Pada dasarnya politik mercusuar adalah politik yang memperlihatkan eksistensi Indonesia dengan sejumlah proyek besar dan spektakuler yang diterapkan untuk menempatkan Indonesia di kalangan para NEFO (New Emeging Forces).
Proyek ini membutuhkan biaya yang besar dengan capaian milyaran rupiah dan bahkan angka tersebut sangatlah banyak saat dulu. Adapun hasil dari politik mercusuar ini adalah pembangunan jalan-jalan, hotel mewah, toko serba ada Sarinah, Jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganefo yang membutuhkan pembangunan Gelanggang Olahraga (Gelora) Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Walaupun banyaknya pembangunan yang ada yang dapat memperlihatkan kehebatan Indonesia di negara luar, akan tetapi hal itu mendapat banyak kecaman dar berbagai pihak karena politik mercusuar ini menggunakan pemborosan uang negara.
Karena pelaksanaan politik mercusuar membuat dampak yang besar bagi kas negara Indonesia saat itu dimana kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahun membengkak tanpa diimbangi dengan pendapatan negara. Sehingga ada yang mengatakan bahwa proyek mercusuar ini lebih kepada politis dari ekonomi, dari sinilah lahir istilah politik mercusuar.
3) Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) didirikan untuk menyikapi persaingan antara Blok Barat yang dipiminan Amerika Serikat dan BlokTimur yang dipimpin Uni Sovyet pada awal tahun 1960-an.
Tujuannya Gerakan Non Blok:
· Menentang imperialisme dan kolonialisme.
· Menyelesaikan sengketa secara damai.
· Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negaramaju.
· Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet.
4) Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malayasia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).
Isi Dwikora adalah sebagai berikut :
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat Konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.
5) Pembebasan Irian Barat. Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda tapi tidak berhasil. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.
Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut:
a. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
b. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York.
Adapun isi dari Perjanjian New York adalah sebagai berikut:
a. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962.
b. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB.
c. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.
d. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.
6) Peristiwa G 30 S/PKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta.
2. Perkembangan Ekonomi
a. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Mohammad Yamin.
b. Devaluasi Mata Uang Rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi (menurunkan nilai mata uang) Rp dan Rp 500 menjadi Rp 100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.
c. Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta, Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari mperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.
d. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru). Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
a. Kehidupan Sosial
Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI.
b. Kebudayaan
Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga seni-budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya.
0 Komentar