Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi
B. MASA DEMOKRASI PARLEMENTER / DEMOKRASI LIBERAL (1950 – 1959)
Amati gambar di atas! Siapa yang dilantik menjadi
Perdana Menteri? Mengapa umur kabinet pada masa Demokrasi Parlementer rata-rata
pendek? Untuk mengetahui jawabannya, pelajari materi berikut ini dengan baik.
Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara. Masa Demokrasi Parlementer disebut pula masa Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
1. Perkembangan Politik
a) Sistem Pemerintahan
Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.
NO | Kabinet | Periode |
1 | Kabinet Natsir | September 1950 – Maret 1951 |
2 | Kabinet Sukiman | April 1951 – Februari 1952 |
3 | Kabinet Wilopo | April 1952 – Juni 1953 |
4 | Kabinet Ali Sastroamidjojo I | Juli 1953 – Juli 1955 |
5 | Kabinet Burhanuddin Harahap | Agustus 1955 – Maret 1956 |
6 | Kabinet Ali Sastroamidjojo II | Maret 1956 – Maret 1957 |
7 | Kabinet Djuanda | Maret 1957 – Juli 1959 |
b) Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai- partai tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi serta keamanan terganggu.
c) Pemilu 1955
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara.
d) Gangguan Keamanan
· Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS.
· Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
· Pemberontakan Andi Azis. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar.
· Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesual anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari.
e) Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda
· Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA). Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal April 1955 di Bandung bermanfaat terhadap dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda.
· Deklarasi Djuanda. Kabinet Djuanda mendeklarasikan hokum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².
2. Perkembangan Ekonomi
a. Gunting Syafruddin. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.
Tujuan :
1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Penyebab dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng :
1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi Perusahaan Asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.
d. Finansial Ekonomi (Finek). Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut: 1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB 2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral 3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut: 1) Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2) Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3) Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer
a. Kehidupan sosial
Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan kemanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
b. Pendidikan
Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pada masa Demokrasi Parlementer didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatra Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar.
c. Kesenian
Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.
0 Komentar